polisi detik

Category: Featured

  • Kapolda Sumsel dan BP3MI Perkuat Sinergi Lindungi Pekerja Migran Indonesia dari TPPO

    Kapolda Sumsel dan BP3MI Perkuat Sinergi Lindungi Pekerja Migran Indonesia dari TPPO

    Kapolda Sumsel dan BP3MI Perkuat Sinergi Lindungi Pekerja Migran Indonesia dari TPPO

     Polda Sumatera Selatan (Sumsel) memperkuat komitmen mendukung program prioritas nasional di bidang perlindungan pekerja migran melalui penguatan sinergi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumsel.

    Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya negara memberikan perlindungan menyeluruh kepada para pekerja migran Indonesia yang selama ini berkontribusi sebagai pahlawan devisa bangsa.

    Komitmen tersebut ditegaskan dalam audiensi strategis antara Kapolda Sumsel, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho SIK SH MHum, dengan Kepala BP3MI Sumsel, Waydiansyah beserta jajaran yang berlangsung di Ruang Delegasi Lantai II Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Selasa (2/62026).

    Pertemuan tersebut membahas penguatan koordinasi lintas sektor dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pengawasan proses penempatan pekerja migran, peningkatan edukasi kepada masyarakat, serta penguatan perlindungan hukum bagi calon pekerja migran maupun pekerja migran Indonesia yang berasal dari Sumatera Selatan.

    Dalam forum tersebut, BP3MI Sumsel memaparkan kondisi terkini penempatan pekerja migran asal Sumatera Selatan, termasuk berbagai tantangan yang masih dihadapi, mulai dari keberangkatan nonprosedural hingga potensi eksploitasi oleh jaringan perekrut ilegal.

    Dalam hal ini, Polda Sumsel menyambut baik paparan tersebut dan menegaskan kesiapan institusi kepolisian untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan, penindakan, serta edukasi kepada masyarakat.

    Perlindungan pekerja migran menjadi salah satu isu strategis nasional karena berkaitan langsung dengan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri, perlindungan hak asasi manusia, serta upaya negara dalam memberantas praktik perdagangan orang yang masih menjadi ancaman serius.

    Oleh karena itu, sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga pelindungan pekerja migran menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif dan terintegrasi.

    Kapolda Sumsel, Irjen Pol Dr Sandi Nugroho SIK SH MHum, menegaskan bahwa Polri memiliki tanggung jawab untuk hadir tidak hanya dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga dalam memastikan setiap warga negara memperoleh perlindungan yang layak.

    Dalam hal ini, Polri tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari negara yang wajib melindungi masyarakat.

    “Pekerja migran Indonesia merupakan pahlawan devisa yang harus mendapatkan perlindungan maksimal dari berbagai potensi ancaman, termasuk tindak pidana perdagangan orang, penempatan ilegal, maupun bentuk eksploitasi lainnya. Karena itu, sinergi dengan BP3MI menjadi langkah strategis yang harus terus diperkuat,” ungkapnya

    Lanjut ia juga ungkapkan bahwa sinergi yang dibangun antara Polda Sumsel dan BP3MI diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan sejak tahap perekrutan, pemberangkatan, hingga penempatan pekerja migran.

    “Kerja sama ini juga menjadi sarana memperkuat pertukaran informasi dan deteksi dini terhadap berbagai modus kejahatan yang menyasar calon pekerja migran,” ujarnya Jenderal Bintang dua.

    Sementara Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya SIK MH, menegaskan bahwa perlindungan pekerja migran merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

    “Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergi dengan BP3MI, Polda Sumsel akan terus memperkuat upaya pencegahan, edukasi, serta penegakan hukum terhadap setiap pihak yang mencoba memanfaatkan atau mengeksploitasi pekerja migran Indonesia secara ilegal,” ujarnya

    “Negara harus hadir sejak awal untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan yang maksimal,” lanjutnya Nandang

    Audiensi diakhiri dengan penyerahan cendera mata dan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam rangka meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia asal Sumsel.

    Melalui langkah strategis tersebut, Polda Sumsel menegaskan komitmennya dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, implementasi Polri Presisi, serta penguatan perlindungan warga negara Indonesia dari berbagai bentuk kejahatan transnasional yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

  • Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho Resmi Buka Rakernis Gabungan Empat Satker Strategis Tahun 2026

    Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho Resmi Buka Rakernis Gabungan Empat Satker Strategis Tahun 2026
    NextUI hero Image

    PALEMBANG — Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., membuka secara resmi Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Gabungan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Bidang Hukum (Bidkum), Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas), dan Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Sumsel Tahun Anggaran 2026 di Hotel Salatin Palembang, Selasa (2/6/2026).

    Kegiatan tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi empat satuan kerja pendukung utama organisasi Polri guna menghadapi berbagai tantangan keamanan, sosial, teknologi, kesehatan, serta kebencanaan yang semakin kompleks. Rakernis Gabungan Tahun 2026 mengusung semangat transformasi menuju Polri Presisi yang adaptif, modern, dan mampu mendukung program prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam agenda pembangunan nasional dan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

    Dalam arahannya, Kapolda Sumatera Selatan menegaskan bahwa keberhasilan institusi Polri tidak lagi ditentukan oleh kinerja satu fungsi secara parsial, melainkan oleh kemampuan seluruh satuan kerja untuk berkolaborasi secara terintegrasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    Menurut Kapolda, Sumatera Selatan menghadapi tantangan strategis yang memerlukan kesiapan lintas fungsi, terutama memasuki musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Oleh karena itu, peran Bidang TIK dalam mendukung pemantauan berbasis teknologi, Bidkum dalam penguatan aspek regulasi dan penegakan hukum, Bidhumas dalam edukasi publik serta manajemen informasi, dan Biddokkes dalam perlindungan kesehatan personel maupun masyarakat menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

    Rakernis Gabungan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan Polda Sumsel dalam menghadapi dinamika keamanan nasional, ancaman disinformasi di ruang digital, potensi bencana alam, serta berbagai tantangan sosial yang membutuhkan respons cepat dan terukur.

    Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menegaskan bahwa sinergi antarbidang harus menjadi budaya kerja di seluruh jajaran.

    “Tantangan yang kita hadapi ke depan semakin kompleks dan tidak dapat diselesaikan secara sektoral. Hilangkan ego fungsi, perkuat kolaborasi, dan pastikan seluruh program kerja memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sinergi adalah kunci keberhasilan organisasi dalam mendukung tugas Polri dan program pembangunan nasional,” tegas Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.

    Lebih lanjut, Kapolda Sumsel menekankan pentingnya kesiapan seluruh jajaran dalam mengantisipasi potensi Karhutla yang setiap tahun menjadi perhatian nasional. Menurutnya, pencegahan harus menjadi prioritas utama melalui pemanfaatan teknologi, edukasi masyarakat, penegakan hukum yang tegas, serta kesiapan pelayanan kesehatan bagi personel dan masyarakat terdampak.

    Pelaksanaan Rakernis Gabungan ini diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian, memperkuat kualitas pelayanan publik, dan mendukung stabilitas keamanan serta pembangunan daerah di Sumatera Selatan.

    Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa sinergi empat satker strategis tersebut merupakan bentuk konkret transformasi Polri Presisi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

    “Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Melalui kolaborasi antara fungsi teknologi informasi, hukum, hubungan masyarakat, dan kesehatan, Polda Sumsel memastikan seluruh kebijakan organisasi berjalan secara terpadu untuk menjaga keamanan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan,” ujar Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

    Menurutnya, kehadiran Polri saat ini tidak hanya diukur dari keberhasilan penegakan hukum semata, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat melalui pendekatan yang profesional, humanis, dan berbasis teknologi.

    Melalui Rakernis Gabungan Tahun 2026, Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mengimplementasikan semangat Presisi, memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan strategis daerah, serta menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya Asta Cita dan agenda pembangunan nasional menuju Indonesia yang maju, aman, dan sejahtera.

  • Kapolda Sumsel Resmi Buka Rakernis Gabungan Empat Satker Strategis Tahun 2026

    Kapolda Sumsel Resmi Buka Rakernis Gabungan Empat Satker Strategis Tahun 2026
    NextUI hero Image

    PALEMBANG — Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., membuka secara resmi Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Gabungan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Bidang Hukum (Bidkum), Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas), dan Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Sumsel Tahun Anggaran 2026 di Hotel Salatin Palembang, Selasa (2/6/2026).

    Kegiatan tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi empat satuan kerja pendukung utama organisasi Polri guna menghadapi berbagai tantangan keamanan, sosial, teknologi, kesehatan, serta kebencanaan yang semakin kompleks. Rakernis Gabungan Tahun 2026 mengusung semangat transformasi menuju Polri Presisi yang adaptif, modern, dan mampu mendukung program prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam agenda pembangunan nasional dan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

    Dalam arahannya, Kapolda Sumatera Selatan menegaskan bahwa keberhasilan institusi Polri tidak lagi ditentukan oleh kinerja satu fungsi secara parsial, melainkan oleh kemampuan seluruh satuan kerja untuk berkolaborasi secara terintegrasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    Menurut Kapolda, Sumatera Selatan menghadapi tantangan strategis yang memerlukan kesiapan lintas fungsi, terutama memasuki musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Oleh karena itu, peran Bidang TIK dalam mendukung pemantauan berbasis teknologi, Bidkum dalam penguatan aspek regulasi dan penegakan hukum, Bidhumas dalam edukasi publik serta manajemen informasi, dan Biddokkes dalam perlindungan kesehatan personel maupun masyarakat menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

    Rakernis Gabungan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan Polda Sumsel dalam menghadapi dinamika keamanan nasional, ancaman disinformasi di ruang digital, potensi bencana alam, serta berbagai tantangan sosial yang membutuhkan respons cepat dan terukur.

    Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menegaskan bahwa sinergi antarbidang harus menjadi budaya kerja di seluruh jajaran.

    “Tantangan yang kita hadapi ke depan semakin kompleks dan tidak dapat diselesaikan secara sektoral. Hilangkan ego fungsi, perkuat kolaborasi, dan pastikan seluruh program kerja memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sinergi adalah kunci keberhasilan organisasi dalam mendukung tugas Polri dan program pembangunan nasional,” tegas Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.

    Lebih lanjut, Kapolda Sumsel menekankan pentingnya kesiapan seluruh jajaran dalam mengantisipasi potensi Karhutla yang setiap tahun menjadi perhatian nasional. Menurutnya, pencegahan harus menjadi prioritas utama melalui pemanfaatan teknologi, edukasi masyarakat, penegakan hukum yang tegas, serta kesiapan pelayanan kesehatan bagi personel dan masyarakat terdampak.

    Pelaksanaan Rakernis Gabungan ini diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian, memperkuat kualitas pelayanan publik, dan mendukung stabilitas keamanan serta pembangunan daerah di Sumatera Selatan.

    Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa sinergi empat satker strategis tersebut merupakan bentuk konkret transformasi Polri Presisi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

    “Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Melalui kolaborasi antara fungsi teknologi informasi, hukum, hubungan masyarakat, dan kesehatan, Polda Sumsel memastikan seluruh kebijakan organisasi berjalan secara terpadu untuk menjaga keamanan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan,” ujar Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

    Menurutnya, kehadiran Polri saat ini tidak hanya diukur dari keberhasilan penegakan hukum semata, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat melalui pendekatan yang profesional, humanis, dan berbasis teknologi.

    Melalui Rakernis Gabungan Tahun 2026, Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mengimplementasikan semangat Presisi, memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan strategis daerah, serta menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya Asta Cita dan agenda pembangunan nasional menuju Indonesia yang maju, aman, dan sejahtera.

  • Rakernis Gabungan Polda Sumsel Jadi Langkah Strategis Kawal Asta Cita dan Kamtibmas Sumsel

    Rakernis Gabungan Polda Sumsel Jadi Langkah Strategis Kawal Asta Cita dan Kamtibmas Sumsel

    NextUI hero Image

    PALEMBANG — Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., membuka secara resmi Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Gabungan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Bidang Hukum (Bidkum), Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas), dan Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Sumsel Tahun Anggaran 2026 di Hotel Salatin Palembang, Selasa (2/6/2026).

    Kegiatan tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi empat satuan kerja pendukung utama organisasi Polri guna menghadapi berbagai tantangan keamanan, sosial, teknologi, kesehatan, serta kebencanaan yang semakin kompleks. Rakernis Gabungan Tahun 2026 mengusung semangat transformasi menuju Polri Presisi yang adaptif, modern, dan mampu mendukung program prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam agenda pembangunan nasional dan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

    Dalam arahannya, Kapolda Sumatera Selatan menegaskan bahwa keberhasilan institusi Polri tidak lagi ditentukan oleh kinerja satu fungsi secara parsial, melainkan oleh kemampuan seluruh satuan kerja untuk berkolaborasi secara terintegrasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    Menurut Kapolda, Sumatera Selatan menghadapi tantangan strategis yang memerlukan kesiapan lintas fungsi, terutama memasuki musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Oleh karena itu, peran Bidang TIK dalam mendukung pemantauan berbasis teknologi, Bidkum dalam penguatan aspek regulasi dan penegakan hukum, Bidhumas dalam edukasi publik serta manajemen informasi, dan Biddokkes dalam perlindungan kesehatan personel maupun masyarakat menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

    Rakernis Gabungan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan Polda Sumsel dalam menghadapi dinamika keamanan nasional, ancaman disinformasi di ruang digital, potensi bencana alam, serta berbagai tantangan sosial yang membutuhkan respons cepat dan terukur.

    Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menegaskan bahwa sinergi antarbidang harus menjadi budaya kerja di seluruh jajaran.

    “Tantangan yang kita hadapi ke depan semakin kompleks dan tidak dapat diselesaikan secara sektoral. Hilangkan ego fungsi, perkuat kolaborasi, dan pastikan seluruh program kerja memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sinergi adalah kunci keberhasilan organisasi dalam mendukung tugas Polri dan program pembangunan nasional,” tegas Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.

    Lebih lanjut, Kapolda Sumsel menekankan pentingnya kesiapan seluruh jajaran dalam mengantisipasi potensi Karhutla yang setiap tahun menjadi perhatian nasional. Menurutnya, pencegahan harus menjadi prioritas utama melalui pemanfaatan teknologi, edukasi masyarakat, penegakan hukum yang tegas, serta kesiapan pelayanan kesehatan bagi personel dan masyarakat terdampak.

    Pelaksanaan Rakernis Gabungan ini diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian, memperkuat kualitas pelayanan publik, dan mendukung stabilitas keamanan serta pembangunan daerah di Sumatera Selatan.

    Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa sinergi empat satker strategis tersebut merupakan bentuk konkret transformasi Polri Presisi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

    “Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Melalui kolaborasi antara fungsi teknologi informasi, hukum, hubungan masyarakat, dan kesehatan, Polda Sumsel memastikan seluruh kebijakan organisasi berjalan secara terpadu untuk menjaga keamanan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan,” ujar Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

    Menurutnya, kehadiran Polri saat ini tidak hanya diukur dari keberhasilan penegakan hukum semata, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat melalui pendekatan yang profesional, humanis, dan berbasis teknologi.

    Melalui Rakernis Gabungan Tahun 2026, Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mengimplementasikan semangat Presisi, memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan strategis daerah, serta menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya Asta Cita dan agenda pembangunan nasional menuju Indonesia yang maju, aman, dan sejahtera.

  • Kapolda Sumsel Kurban Sapi 1,1 Ton Jenis Simental di Lubuklinggau

    Kapolda Sumsel Kurban Sapi 1,1 Ton Jenis Simental di Lubuklinggau


    Sapi kurban 1,1 ton dari Kapolda Sumsel untuk warga Lubuklinggau (Foto: Istimewa/Polres Lubuklinggau)
    Lubuklinggau – Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho berkurban di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, satu ekor sapi untuk perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi jenis simental berbobot 1,1 ton tersebut diberi nama Guntama.
    Diketahui sapi tersebut dibeli dari peternak lokal di wilayah Kelurahan Jogoboyo, Lubuklinggau. Nantinya sapi tersebut akan dipotong di Masjid Agung As-salam pada Rabu (27/5/2026) usai Salat Idul Adha.

    Kasat Reskrim Polres Lubuklinggau AKP M Kurniawan mengatakan ada sebanyak tiga ekor sapi kurban pemberian dari Kapolda Sumsel. Sapi tersebut merupakan bentuk perhatian Kapolda Sumsel kepada masyarakat Lubuklinggau.

    “Sapi ini merupakan pemberian Pak kapolda untuk masyarakat Lubuklinggau. Untuk yang paling besar di Masjid Agung As-Salam, sementara dua ekor lainnya masing-masing di pondok pesantren Uswatun Hasanah dan Masjid Jannati Adnin,” katanya, Selasa (26/5/2026).

    “Setelah ketiga sapi itu dipotong, nanti dagingnya akan dibagikan kepada warga sekitar terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dilingkungan masjid,” sambungnya.

    Sementara itu, Ketua Harian Masjid Agung As-salam Herman Jaya menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak kepolisian karena telah berkurban di masjid Agung As-salam.

    “Kita ucapkan terimakasih kepada pihak kepolisian dalam hal ini Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho. Nanti daging kurban itu akan dibagikan untuk masyarakat yang membutuhkan,” ucapnya.

    Herman menyebutkan total kurban yang ada di Masjid Agung As-salam berjumlah delapan sapi dan dua kambing termasuk punya Kapolda Sumsel. Ia menambahkan untuk nama-nama calon penerima sudah terdata dan nanti akan dibagikan sesuai dengan nama yang telah terdata.

    “Dengan itu demi ketertiban panitia tetap pada prosedur yang sudah ditentukan, panitia kurban harus memberikan daging kurban kepada masyarakat sekitar yang sudah didata dan diberi kupon sebelumnya,” tuturnya.

  • Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,6 Persen, Gubernur Lemhannas: Tren Positif Wajib dan Harus Terus Dipertahankan

    Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,6 Persen, Gubernur Lemhannas: Tren Positif Wajib dan Harus Terus Dipertahankan

    Jakarta – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. mengimbau seluruh pihak untuk terus mendorong dan mempertahankan tren pertumbuhan ekonomi yang positif di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

    “Tentu kita harus terus mendorong agar tren pertumbuhan yang positif ini dapat terus kita jaga dan tingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang,” kata Ace saat membuka Seminar Nasional Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) 27 di Ruang Dwi Warna Purwa, Lemhannas RI, Selasa (26/5).

    Seminar yang mengangkat tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional di Tengah Dinamika Geopolitik Global” itu dinilai sangat relevan dengan kondisi ekonomi nasional saat ini. Pada kuartal pertama 2026, perekonomian Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,6 persen. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di antara negara-negara anggota G20. Capaian tersebut mencerminkan ketahanan ekonomi nasional yang kokoh dalam menghadapi ketidakpastian global.

    Ace menegaskan bahwa tren positif ini harus dijaga sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI. Presiden telah menetapkan kerangka ekonomi makro di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen.

    “Untuk tahun depan, tahun 2027, Bapak Presiden Prabowo telah menyampaikan dalam pidato pengantar ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di DPR RI, 20 Mei 2026, target pertumbuhan ekonomi kita mencapai kisaran 5,6 persen sampai dengan 6,5 persen,” tegas Ace.

    Untuk mencapai target tersebut, Ace menilai pemerintah perlu menyiapkan strategi dan rencana mitigasi yang tepat guna mengantisipasi dampak dinamika geopolitik, sekaligus memperkuat ketahanan nasional melalui kebijakan yang terukur, cermat, dan efektif. Kemudahan investasi bagi para investor serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga perlu ditingkatkan demi memperkuat sinergi kebijakan di sektor keuangan.

    “Kita harus mendorong sinergitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk memperkuat stabilitas di tengah volatilitas pasar keuangan global guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” jelas Ace.

    Melalui seminar ini, Ace berharap para peserta mampu berpikir kreatif dan menghasilkan strategi konkret untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis data bagi peningkatan ekonomi nasional ke depan.

    Seminar yang digelar menjelang akhir masa pendidikan peserta P3N 27 ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo; Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu; Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu; serta beberapa pakar lainnya.

    Turut hadir mendampingi Gubernur Lemhannas RI, Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma dan Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Marsda TNI Ir. Bob Henry Panggabean, M.I.P.

  • Ekonomi RI Tumbuh 5,6 Persen, Gubernur Lemhannas: Tren Positif Ini Wajib dan Harus Terus Dipertahankan

    Ekonomi RI Tumbuh 5,6 Persen, Gubernur Lemhannas: Tren Positif Ini Wajib dan Harus Terus Dipertahankan

    Jakarta – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. mengimbau seluruh pihak untuk terus mendorong dan mempertahankan tren pertumbuhan ekonomi yang positif di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

    “Tentu kita harus terus mendorong agar tren pertumbuhan yang positif ini dapat terus kita jaga dan tingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang,” kata Ace saat membuka Seminar Nasional Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) 27 di Ruang Dwi Warna Purwa, Lemhannas RI, Selasa (26/5).

    Seminar yang mengangkat tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional di Tengah Dinamika Geopolitik Global” itu dinilai sangat relevan dengan kondisi ekonomi nasional saat ini. Pada kuartal pertama 2026, perekonomian Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,6 persen. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di antara negara-negara anggota G20. Capaian tersebut mencerminkan ketahanan ekonomi nasional yang kokoh dalam menghadapi ketidakpastian global.

    Ace menegaskan bahwa tren positif ini harus dijaga sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI. Presiden telah menetapkan kerangka ekonomi makro di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen.

    “Untuk tahun depan, tahun 2027, Bapak Presiden Prabowo telah menyampaikan dalam pidato pengantar ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di DPR RI, 20 Mei 2026, target pertumbuhan ekonomi kita mencapai kisaran 5,6 persen sampai dengan 6,5 persen,” tegas Ace.

    Untuk mencapai target tersebut, Ace menilai pemerintah perlu menyiapkan strategi dan rencana mitigasi yang tepat guna mengantisipasi dampak dinamika geopolitik, sekaligus memperkuat ketahanan nasional melalui kebijakan yang terukur, cermat, dan efektif. Kemudahan investasi bagi para investor serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga perlu ditingkatkan demi memperkuat sinergi kebijakan di sektor keuangan.

    “Kita harus mendorong sinergitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk memperkuat stabilitas di tengah volatilitas pasar keuangan global guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” jelas Ace.

    Melalui seminar ini, Ace berharap para peserta mampu berpikir kreatif dan menghasilkan strategi konkret untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis data bagi peningkatan ekonomi nasional ke depan.

    Seminar yang digelar menjelang akhir masa pendidikan peserta P3N 27 ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo; Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu; Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu; serta beberapa pakar lainnya.

    Turut hadir mendampingi Gubernur Lemhannas RI, Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma dan Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Marsda TNI Ir. Bob Henry Panggabean, M.I.P.

  • Ekonomi RI Tumbuh 5,6 Persen, Gubernur Lemhannas: Tren Positif Ini Harus Terus Dipertahankan

    Ekonomi RI Tumbuh 5,6 Persen, Gubernur Lemhannas: Tren Positif Ini Harus Terus Dipertahankan

    Jakarta – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. mengimbau seluruh pihak untuk terus mendorong dan mempertahankan tren pertumbuhan ekonomi yang positif di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

    “Tentu kita harus terus mendorong agar tren pertumbuhan yang positif ini dapat terus kita jaga dan tingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang,” kata Ace saat membuka Seminar Nasional Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) 27 di Ruang Dwi Warna Purwa, Lemhannas RI, Selasa (26/5).

    Seminar yang mengangkat tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional di Tengah Dinamika Geopolitik Global” itu dinilai sangat relevan dengan kondisi ekonomi nasional saat ini. Pada kuartal pertama 2026, perekonomian Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,6 persen. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di antara negara-negara anggota G20. Capaian tersebut mencerminkan ketahanan ekonomi nasional yang kokoh dalam menghadapi ketidakpastian global.

    Ace menegaskan bahwa tren positif ini harus dijaga sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI. Presiden telah menetapkan kerangka ekonomi makro di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen.

    “Untuk tahun depan, tahun 2027, Bapak Presiden Prabowo telah menyampaikan dalam pidato pengantar ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di DPR RI, 20 Mei 2026, target pertumbuhan ekonomi kita mencapai kisaran 5,6 persen sampai dengan 6,5 persen,” tegas Ace.

    Untuk mencapai target tersebut, Ace menilai pemerintah perlu menyiapkan strategi dan rencana mitigasi yang tepat guna mengantisipasi dampak dinamika geopolitik, sekaligus memperkuat ketahanan nasional melalui kebijakan yang terukur, cermat, dan efektif. Kemudahan investasi bagi para investor serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga perlu ditingkatkan demi memperkuat sinergi kebijakan di sektor keuangan.

    “Kita harus mendorong sinergitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk memperkuat stabilitas di tengah volatilitas pasar keuangan global guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” jelas Ace.

    Melalui seminar ini, Ace berharap para peserta mampu berpikir kreatif dan menghasilkan strategi konkret untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis data bagi peningkatan ekonomi nasional ke depan.

    Seminar yang digelar menjelang akhir masa pendidikan peserta P3N 27 ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo; Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu; Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu; serta beberapa pakar lainnya.

    Turut hadir mendampingi Gubernur Lemhannas RI, Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma dan Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Marsda TNI Ir. Bob Henry Panggabean, M.I.P.

  • Dit Polairud Polda Sulut Perkuat Kehadiran di Tengah Masyarakat Demi Keamanan Perairan

    Dit Polairud Polda Sulut Perkuat Kehadiran di Tengah Masyarakat Demi Keamanan Perairan

    Wilayah pesisir dan kepulauan sering kali disebut sebagai beranda terdepan sebuah kota. Di Kota Bitung, Sulawesi Utara, beranda ini bukan sekadar garis pantai, melainkan urat nadi kehidupan masyarakatnya. Sadar akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan yang dinamis ini, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sulut mengambil langkah jemput bola yang hangat dan persuasif.

    Bukan lewat instruksi kaku dari balik meja, melainkan melalui sebuah ruang dialog terbuka. Ditpolairud Polda Sulut menggelar kegiatan Diskusi Bersama yang mengumpulkan berbagai elemen kunci: jajaran kepolisian, perwakilan masyarakat, Camat, hingga Lurah setempat.

    Menariknya, pertemuan yang sarat akan nuansa kekeluargaan ini tidak digelar di gedung mewah, melainkan langsung di jantung aktivitas warga—tepatnya di Pos Satkamling Masyarakat Pesisir Kelurahan Papusungan, Pulau Lembeh, Kota Bitung.

    Lebih dari Sekadar Diskusi: Wujud Nyata Sinergitas Tiga Pilar

    Pertemuan di Pulau Lembeh ini menjadi bukti autentik dari apa yang sering kita sebut sebagai sinergitas. Ketika Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat duduk di satu tikar yang sama, sekat-sekat birokrasi runtuh, digantikan oleh komitmen kolektif untuk mengawal tiga misi utama:

    Menjaga Keamanan Wilayah Pesisir: Memastikan wilayah perairan bebas dari tindak kriminalitas dan aktivitas ilegal yang merusak ekosistem.
    Memelihara Ketertiban Kepulauan: Menciptakan lingkungan sosial yang harmonis, aman, dan kondusif bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau.
    Menjamin Keselamatan Warga: Memastikan para nelayan dan warga yang beraktivitas di laut dapat pulang ke rumah dengan selamat setiap harinya.
    Catatan Redaksi: Keamanan wilayah laut tidak bisa hanya dibebankan pada pundak aparat penegak hukum. Peran aktif masyarakat pesisir sebagai “mata dan telinga” di lapangan adalah kunci deteksi dini terhadap setiap potensi gangguan.

    Sentuhan Humanis di Tepian Pantai

    Selain menjadi wadah serap aspirasi dan penyampaian arahan-arahan edukatif terkait keselamatan berlayar, Ditpolairud Polda Sulut juga menyelipkan aksi nyata di sela-sela acara.

    Kegiatan ini diwarnai dengan penyerahan bantuan secara simbolis kepada warga setempat. Bagi masyarakat Papusungan, bantuan ini bukan sekadar materi, melainkan simbol kehadiran negara dan kepedulian aparat yang senantiasa hadir mengayomi, bahkan hingga ke pulau seberang.

    Sebuah Komitmen untuk Masa Depan

    Membangun wilayah pesisir yang kuat harus dimulai dari rasa aman. Tanpa rasa aman, roda ekonomi nelayan dan pariwisata bahari tidak akan bisa berputar maksimal. Melalui diskusi bersama ini, sebuah pesan kuat dan optimistis digaungkan ke seluruh penjuru Kota Bitung:

    “Bersama kita jaga laut, jaga pulau, jaga masa depan. Aman di laut, sejahtera masyarakat pesisir.”

    Langkah Ditpolairud Polda Sulut di Pulau Lembeh ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa menjaga kedaulatan dan ketertiban Indonesia sebagai negara maritim, selalu dimulai dari kepedulian di beranda terkecil kita.

     

     

  • Polairud Polda Sulut Perkuat Kehadiran di Tengah Masyarakat Demi Keamanan Perairan

    Polairud Polda Sulut Perkuat Kehadiran di Tengah Masyarakat Demi Keamanan Perairan

    Wilayah pesisir dan kepulauan sering kali disebut sebagai beranda terdepan sebuah kota. Di Kota Bitung, Sulawesi Utara, beranda ini bukan sekadar garis pantai, melainkan urat nadi kehidupan masyarakatnya. Sadar akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan yang dinamis ini, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sulut mengambil langkah jemput bola yang hangat dan persuasif.

    Bukan lewat instruksi kaku dari balik meja, melainkan melalui sebuah ruang dialog terbuka. Ditpolairud Polda Sulut menggelar kegiatan Diskusi Bersama yang mengumpulkan berbagai elemen kunci: jajaran kepolisian, perwakilan masyarakat, Camat, hingga Lurah setempat.

    Menariknya, pertemuan yang sarat akan nuansa kekeluargaan ini tidak digelar di gedung mewah, melainkan langsung di jantung aktivitas warga—tepatnya di Pos Satkamling Masyarakat Pesisir Kelurahan Papusungan, Pulau Lembeh, Kota Bitung.

    Lebih dari Sekadar Diskusi: Wujud Nyata Sinergitas Tiga Pilar

    Pertemuan di Pulau Lembeh ini menjadi bukti autentik dari apa yang sering kita sebut sebagai sinergitas. Ketika Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat duduk di satu tikar yang sama, sekat-sekat birokrasi runtuh, digantikan oleh komitmen kolektif untuk mengawal tiga misi utama:

    Menjaga Keamanan Wilayah Pesisir: Memastikan wilayah perairan bebas dari tindak kriminalitas dan aktivitas ilegal yang merusak ekosistem.
    Memelihara Ketertiban Kepulauan: Menciptakan lingkungan sosial yang harmonis, aman, dan kondusif bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau.
    Menjamin Keselamatan Warga: Memastikan para nelayan dan warga yang beraktivitas di laut dapat pulang ke rumah dengan selamat setiap harinya.
    Catatan Redaksi: Keamanan wilayah laut tidak bisa hanya dibebankan pada pundak aparat penegak hukum. Peran aktif masyarakat pesisir sebagai “mata dan telinga” di lapangan adalah kunci deteksi dini terhadap setiap potensi gangguan.

    Sentuhan Humanis di Tepian Pantai

    Selain menjadi wadah serap aspirasi dan penyampaian arahan-arahan edukatif terkait keselamatan berlayar, Ditpolairud Polda Sulut juga menyelipkan aksi nyata di sela-sela acara.

    Kegiatan ini diwarnai dengan penyerahan bantuan secara simbolis kepada warga setempat. Bagi masyarakat Papusungan, bantuan ini bukan sekadar materi, melainkan simbol kehadiran negara dan kepedulian aparat yang senantiasa hadir mengayomi, bahkan hingga ke pulau seberang.

    Sebuah Komitmen untuk Masa Depan

    Membangun wilayah pesisir yang kuat harus dimulai dari rasa aman. Tanpa rasa aman, roda ekonomi nelayan dan pariwisata bahari tidak akan bisa berputar maksimal. Melalui diskusi bersama ini, sebuah pesan kuat dan optimistis digaungkan ke seluruh penjuru Kota Bitung:

    “Bersama kita jaga laut, jaga pulau, jaga masa depan. Aman di laut, sejahtera masyarakat pesisir.”

    Langkah Ditpolairud Polda Sulut di Pulau Lembeh ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa menjaga kedaulatan dan ketertiban Indonesia sebagai negara maritim, selalu dimulai dari kepedulian di beranda terkecil kita.